Institusi kepolisian menjadi salah satu pembicaraan yang paling hangat di penghujung tahun 2022. Sejak adanya kasus “Polisi Tembak Polisi” yang melibatkan seorang perwira polisi dan ajudannya, kepercayaan terhadap institusi kepolisian menurun drastis. Banyak orang mempertanyakan kredibilitas kepolisian sejak kasus ini muncul. Kronologi singkatnya, seorang Brigadir Polisi bernama Joshua Hutabarat ditembak mati di rumah seorang Insinyur Jenderal (Irjen) Polisi bernama Ferdy Sambo. Irjen Ferdy Sambo menembak Brigadir Joshua yang juga ajudannya dengan anggapan bahwa Brigadir Joshua melakukan pelecehan kepada istri Irjen Ferdy Sambo. Masyarakat melihat kejanggalan terhadap kasus ini karena Irjen Ferdy Sambo mencoba menutupi kasus ini menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala Divisi Profesi Pengamanan (Kadiv Propam). Kasus ini belum menemui titik terang hingga saat ini dengan asumsi masyarakat menganggap bahwa Ferdy Sambo masih mempunyai sedikit kekuasaan karena ia adalah mantan Kadiv Propam. Ferdy Sambo menggunakan koneksinya dengan anggota kepolisian lain yang mempunyai jabatan di Mabes Polri dan banyak Polres untuk membersihkan kasusnya. Lalu, bagaimana bisa kasus yang terjadi Polisi Tembak Polisi ini menjadi rumit dan panjang? Apakah hierarki dan sistem dalam kepolisian yang membuat kasus ini sangat sulit?
| No | Negara | Sistem | Jenis | Pendidikan |
| 1 | Amerika Serikat | Regional | Polisi Federal, Polisi Negara Bagian, Sheriff. | 13-19 Minggu, Sheriff di pilih oleh rakyat. |
| 2 | FInlandia | Regional | Polisi Federal, Polisi Negara Bagian. | 2-5 Tahun |
| 3 | China (Tiongkok) | Centralized | Polisi Bersenjata Rakyat, Polisi Rakyat. | 6 Bulan |
| 4 | Rusia | Centralized | Polisi Rusia. | 2 Tahun |
| 5 | Arab Saudi | Federal | Polisi Arab Saudi. | 3 Tahun |
| 6 | Brazil | Regional | Polisi Federal. Polisi Negara Bagian. | 4 Bulan |
| 7 | Indonesia | Centralized | Polisi Indonesia. | 8 Bulan |
Sistem Kepolisian di Amerika Serikat
Jika melihat sistem kepolisian dari negara lain, kepolisian Amerika Serikat mempunyai sistem yang menarik untuk ditelaah. Amerika Serikat mempunyai sistem kepolisian regional dan tidak terpusat. Setiap negara bagian mempunyai departemen kepolisiannya sendiri, Amerika Serikat menamainya dengan State Police. Lalu, ada juga kepolisian dengan wilayah yurisdiksi satu negara yang disebut sebagai “Federal Police”. Kedua kepolisian ini bertanggung jawab dengan wilayah yurisdiksi yang besar. Selain itu, terdapat juga polisi daerah independen (county) yang disebut Sheriff. Mayoritas Sheriff dipilih oleh rakyat di daerah tersebut dengan melakukan voting. Terdapat banyak agensi polisi lainnya yang bergerak dalam bidang kriminal yang berbeda dan wilayah yang berbeda. Semua jenis polisi di Amerika tidak mempunyai hubungan struktural atau hierarki yang membuat mereka bisa mengikuti perintah dari agensi polisi di wilayah lainnya. Polisi di Amerika Serikat bertanggung jawab kepada rakyat dan langsung ke kementerian hukum di Amerika. Untuk menjadi polisi di Amerika Serikat mempunyai kebijakan yang berbeda-beda di setiap jenis dan departemen kepolisian di berbagai negara bagian. Pada umumnya mereka melewati pendidikan selama 13-19 minggu, paling lama selama enam bulan.
Sistem Kepolisian Finlandia
Finlandia adalah salah satu negara dengan julukan negara paling aman di dunia. Mereka mempunyai sistem yang mirip dengan Amerika Serikat. Finlandia mempunyai departemen kepolisian lokal yang berada di setiap wilayah dan mempunyai wilayah yurisdiksinya masing-masing. Mereka tidak terikat dengan kepolisian provinsi karena kepolisian provinsi jika ingin menindak kejahatan besar dan ingin dibantu oleh kepolisian lokal harus bekerja sama, bukan memberikan perintah struktural. Kepolisian Provinsi mempunyai wilayah yurisdiksi satu provinsi dengan menangani kasus-kasus yang besar yang tidak bisa diatasi jika pelaku kejahatan berpindah-pindah dari wilayah yurisdiksi kepolisian lokal. Mereka juga mempunyai kepolisian Nasional yang mengurusi kriminal lingkup nasional. Kepolisian Finlandia dikontrol dan diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri Finlandia. Untuk menjadi polisi, membutuhkan sekolah akademi selama 2.5 tahun untuk menjadi Diploma Kepolisian dan untuk menjadi perwira dibutuhkan tambahan sekolah selama 2-3 tahun lagi.
Sistem Kepolisian Tiongkok
Sistem kepolisian di Tiongkok cukup rumit jika dibandingkan dengan sistem kepolisian negara lain. Ini disebabkan terdapat dua jenis polisi dasar yang sedikit berbeda. Polisi Rakyat adalah polisi yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sosial dan berada di bawah naungan kementerian keamanan publik. Selain itu, Polisi Rakyat Bersenjata adalah organisasi paramiliter yang bertugas untuk menegakkan hukum-hukum yang ada di Tiongkok. Mereka mempunyai struktur terpusat seperti kepolisian di Indonesia. Mirip seperti Indonesia pada masa Presiden Soeharto, Polisi di Tiongkok berada dalam kekuasaan militer pusat. Sistem kepolisiannya juga terikat di setiap daerah dengan satu kesatuan dan satu komando. Hal ini membuat pangkat sangat penting dalam organisasi Polisi Rakyat Bersenjata milik Tiongkok.
Sistem Kepolisian Rusia
Di inisiasi oleh mantan Presiden Dmitry Medvedev, reformasi polisi Rusia pada tahun 2011 sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi pasukan polisi Rusia, mengurangi korupsi, dan memperbaiki masyarakat citra penegakan hukum. Pada tanggal 7 Februari 2011 dilakukan sentralisasi sebagai hasil dari reformasi yang dimana polisi Rusia dijadikan lembaga tingkat federal, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari anggaran federal. Di bawah sistem lama, unit polisi yang bertanggung jawab atas ketertiban umum dan kejahatan kecil berada di bawah yurisdiksi pemerintah daerah dan kota, dibiayai dari anggaran daerah dan kota, dibiayai dari anggaran daerah, dan lebih bertanggung jawab kepada gubernur daerah daripada pemerintah pusat federal.
Perubahan hak polisi dan tahanan menurut Undang-Undang yang baru, tahanan akan menerima hak untuk melakukan panggilan telepon dalam waktu 3 jam setelah penahanan. Mereka juga akan menerima hak untuk mendapatkan pengacara dan juru bahasa sejak penahanan mereka, dan polisi harus memberitahu tahanan tentang hak dan kewajiban mereka. Polisi tidak lagi berhak melakukan dan menuntut pemeriksaan atas kegiatan keuangan dan usaha perusahaan. Polisi juga tidak boleh lagi menahan warga negara selama satu jam hanya untuk memverifikasi identitasnya.
Sistem Kepolisian Arab
Setelah itu ada sistem kepolisian arab yang memiliki struktur kepolisian yang cukup unik dikarenakan sistem yang dimilikinya cukup berbeda dengan sistem yang dimiliki negara-negara besar pada umumnya. Departemen kepolisian Kementerian Dalam Negeri Saudi dibagi menjadi tiga variabel kekuasaan : polisi reguler, polisi rahasia, dan polisi religius (Mutawa).
Departemen Keamanan Publik adalah nama resmi kepolisian reguler yang menangani sebagian besar kegiatan kepolisian sehari-hari. Ini adalah kekuatan yang terpusat dan biasanya dipimpin oleh seorang anggota keluarga kerajaan. Kemudian kepolisian rahasia atau Mababith, berurusan dengan keamanan dalam negeri dan kontra intelijen. Kemudian tidak kalah penting dengan polisi religius (Mutawa) yang hadir untuk menegakkan kode etik Islam. Mutawa memastikan adanya pemisahan jenis kelamin yang ketat di depan umum, bisnis tutup pada waktu sholat, serta menekan perempuan untuk mengenakan pakaian tradisional, dan di beberapa daerah, melarang mereka mengendarai mobil. Mutawa bisa memerintahkan penahanan dan penangkapan para pelanggar. Tetapi sejak tanggal 13 April 2016, hadir sebuah peraturan baru yang dikeluarkan oleh kabinet Saudi yang mencabut kewenangan Mutawa untuk mengejar, menangkap, menginterogasi, atau menahan tersangka, alih-alih mewajibkan para Mutawa untuk melaporkan dugaan kejahatan kepada polisi reguler dikarenakan Mutawa sudah tidak memiliki wewenang terkait sejak peraturan baru tersebut dikeluarkan.
Sistem Kepolisian Brazil
Brazil memiliki sistem kepolisian regional yang terpisah antara federal dan negara bagian. Kepolisian Federal di Brazil mengurusi segala bentuk kriminal di jalan tol dan jalan federal. Mereka disebut sebagai Federal Highway Police yang memiliki wilayah yurisdiksi jalanan. Selain itu, terdapat juga National Police yang baru dibentuk 2004 lalu untuk membantu membereskan kriminal di distrik federal. Kepolisian Federal ini berusaha untuk menyelesaikan berbagai tindakan kriminal yang mengancam jiwa orang banyak. Mereka dipimpin langsung oleh kementerian hukum Brazil.
Polisi yang mengurus negara bagian disebut sebagai Civil Police. Setiap negara bagian di Brazil mempunyai departemen Civil Police yang bekerja sebagai penegak hukum dan memberantas kriminal. Setiap departemen Civil Police di Brazil mempunyai wilayah yurisdiksinya masing-masing dan tidak bergantung pada organisasi lainnya. Sistem ini mempunyai kemiripan dengan sistem kepolisian Amerika Serikat yang dibagi juga dalam State Police. Terdapat 27 departemen Civil Police di setiap negara bagian di Brazil. Untuk menjadi anggota Civil Police di Brazil dibutuhkan waktu selama 3-5 bulan pendidikan.
Sistem Kepolisian di Indonesia
Sistem kepolisian di Indonesia berbeda dengan sistem kepolisian di berbagai negara. Polisi Republik Indonesia (Polri) berada langsung dibawah Presiden. Sistem kepolisiannya juga menggunakan sistem kepolisian terpusat. Polisi Indonesia tidak mempunyai departemen-departemen wilayah yang terpisah. Di setiap wilayah terdapat polisi yang secara hierarki diatur dengan jenjang wilayahnya. Polisi Daerah (Polda) mempunyai wilayah yurisdiksi satu provinsi, dibawahnya ada Polisi Resor (Polres) yang mempunyai wilayah kota-kota besar, dan Polisi Sektor (Polsek) yang mempunyai wilayah yurisdiksi satu kecamatan.
Untuk menjadi seorang anggota polisi, harus menempuh pendidikan selama lima bulan. Mereka dilatih dengan keras untuk menjadi seorang yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Terdapat tiga tingkatan dalam pendidikan Polri, yaitu Tamtama, Bintara, dan Akpol. Pendidikan Tamtama ditempuh selama lima bulan dengan lulusannya mendapatkan pangkat Bhayangkara Dua (Bharada). Lalu, pendidikan Bintara juga ditempuh selama lima bulan dengan lulusannya langsung mendapatkan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda). Namun, pendidikan Akpol mempunyai durasi yang lebih lama dengan durasi empat tahun dan lulusannya akan mendapatkan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda).
Penulis : Alfano Fadil Juyendra
Edulead.id 
Leave a comment